Jihad Syar’i (Bagian 6 – Habis)

Oleh : Syaikh Abdul ‘Aziz Bin Rais Alu Rais

Kewajiban Menolong Kaum Muslimin yang Tertindas

Berbagai dalil menunjukkan akan kewajban seorang muslim untuk menolong saudaranya yang teraniaya, baik dirinya dianiaya oleh seorang muslim maupun kafir, baik pihak yang menganiaya seorang diri, berupa kelompok maupun negara. Namun ketentuan ini dibatasi oleh syari’at yaitu apabila tidak terdapat perjanjian damai antara pihak muslimin dengan kaum kuffar yang menyerang pihak muslimin di negara lain. Allah ta’alaa berfirman,

إِنَّ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

“(akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka.” (Al Anfaal: 72).

Ibnu Katsir mengatakan, “Allah ta’alaa berfirman, “Dan jika orang-orang Badui yang tidak ikut berhijrah itu meminta pertolongan kalian dalam hal perang mempertahankan agama-Ku melawan musuh mereka, maka bantulah mereka. Hal itu wajib bagi kalian, karena mereka adalah saudara kalian seagama.

Kecuali jika mereka meminta bantuan untuk mengalahkan orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai antara kalian dengan mereka hingga batas waktu tertentu. Maka dalam kondisi demikian janganlah kalian mengubur jaminan kalian dan melanggar sumpah dengan orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian. Penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhu.” (At Tafsir 4/97).

Ibnul ‘Arabi mengatakan, “Maksudnya apabila mereka meminta pertolonganmu berupa bala bantuan atau harta  untuk menyelamatkan mereka tatkala di medan perang, maka bantulah mereka. Yang demikian itu wajib bagimu, kecuali jika engkau menolong mereka untuk memerangi kaum yang memiliki perjanjian damai denganmu, maka dalam kondisi demikian janganlah engkau memerangi kaum tersebut hingga masa perjanjian itu usai atau dibatalkan secara sepihak dengan sepengetahuan pihak musuh/orang-orang kafir.” (Ahkamul Qur’an 2/887).

Al Qurthubi mengatakan, “(Bantulah mereka dalam memerangi musuh mereka) kecuali mereka meminta pertolongan kepadamu untuk memerangi kaum kuffar yang memiliki perjanjian dengan kalian. Maka dalam kondisi ini, janganlah engkau membantu mereka dan janganlah membatalkan perjanjian itu hingga batasnya telah usai.” (Al Jami’ li Ahkamil Qur’an 8/57).

Syaikh Abdurrahman Nashir As Sa’di mengatakan, “Maksud perjanjian yang tertera dalam firman Allah, إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ , “kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka”, adalah perjanjian untuk mengadakan gencatan senjata. Maka apabila sekelompok kaum mukminin yang terpisah dan tidak berhijrah berkehendak untuk memerangi kaum kuffar yang memiliki perjanjian dengan kalian, maka kalian tidak boleh untuk membantu kaum mukmini tersebut dikarenakan kalian telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum kuffar tersebut.”

Dari seluruh penjelasan ini, dapat terambil sebuah simpulan bahwa setiap negara islam masing-masing memiliki status hukum yang terpisah dalam permasalahan ini.

Apabila sebuah negara islam mengadakan perjanjian damai dengan negara kafir, kemudian negara kafir ini menyerang negara islam yang lain, maka tidak diperkenankan untuk membantu saudaranya negara islam yang teraniaya tersebut untuk memerangi negara kafir itu selama terdapat perjanjian damai dengan negara kafir tersebut.

Hal itu dipertegas oleh perbuatan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika diadakan perdamaian Hudaibiyah. Beliau tidak menolong Abu Bashir dan Abu Jandal dari cengkeraman kafir Quraisy, dikarenakan mereka telah mengadakan perjanjian dengan beliau.

Begitu pula para sahabat yang berada di bawah kepemimpinan beliau, mereka tidak menolong Abu Bashir dan Abu Jandal, bahkan mereka tetap menaati perjanjian yang telah disetujui oleh imam dan pemipin mereka, yaitu rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Diantara simpulan hukum yang lain adalah apabila sebagian pemerintahan kaum muslimin mengadakan perjanjian damai dengan sebagian pemerintahan kafir, maka boleh bagi pemerintahan muslim yang lain memerangi kaum kuffar.

Maka setiap perjanjian yang diadakan oleh sebuah pemerintahan tidak mengikat atau berlaku terhadap pemerintahan yang lain, bahkan setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan negara lain.

Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa pelajaran  yang terkandung dalam kisah Hudaibiyah, beliau mengatakan, “Perjanjian yang diadakan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan kaum musyrikin tidak berlaku bagi Abu Bashir dan rombongannya. Berdasarkan hal ini, apabila terdapat perjanjian damai antara sebagian raja kaum muslimin dengan ahlu dzimmah dari kalangan Nasrani dan selain mereka, maka boleh bagi raja kaum muslimin yang lain memerangi mereka dan merampas harta mereka selama tidak terdapat perjanjian diantara mereka. Hal ini sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam mengenai masalah kaum Nasrani Mathlabah serta tawanan mereka, dan beliau berdalil dalam permasalahan ini dengan kejadian yang terjadi antara Abu Bashir dengan kaum musyirikn.” (Zaadul Ma’ad 3/309).

Apabila dikatakan, “Apakah kita membiarkan kaum kuffar menumpahkan darah serta melecehkan kehormatan dan tanah saudara kita kaum muslimin, sementara kita berdiam diri dan berpangku tangan menyaksikan mereka? Ataukah kita justru rela hal tersebut terjadi pada saudara kita?

Jawaban: Sesungguhnya kaum muslimin yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum kuffar memiliki dua kondisi

Pertama, mereka merupakan kaum yang memiliki kekuatan. Dalam kondisi ini kaum muslimin yang kuat mengumumkan kepada kaum kuffar tersebut, apabila mereka tidak mengakhiri kezhaliman mereka, maka kaum muslimin (yang kuat) akan membatalkan perjanjian damai diantara mereka sebagaimana firman Allah ta’alaa ,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (٥٨)

“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur” (Al Anfaal: 58).

Jika kaum kuffar tetap tidak mengakhiri kezhaliman mereka, maka kaum muslimin yang kuat membantu saudara mereka untuk memerangi kaum kuffar tersebut.

Kedua, mereka dalam kondisi lemah dan mempertahankan perjanjian demi kepentingan mereka yaitu untuk menjaga agama, kehormatan dan kehidupan duniawi. Sementara membatalkan perjanjian akan menyebabkan bahaya yang lebih besar daripada manfaat yang akan timbul dari pembatalan tersebut.

Maka dalam kondisi demikian, kaum muslimin tetap mempertahankan perjanjian mereka dan tidak membantu saudara mereka yang teraniaya sebagaimana kondisi yang dialami rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama Abu Bashir dan Abu Jandal. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak membatalkan perjanjian yang beliau adakan dengan kaum musyrikin untuk menolong Abu Bashir dan Abu Jandal serta membebaskan mereka dari siksaan kaum musyrikin.

Pembagian Kaum Kuffar

Kaum kuffar terbagi ke dalam beberapa golongan, setiap golongan memilki hukum tersendiri.

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Dahulu kaum musyrikin terbagi menjadi dua golongan di hadapan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kaum muslimin. Diantara mereka ada golongan yang dinamakan ahlul harb, nabi memerangi mereka dan mereka pun memerangi beliau. Ada golongan yang disebut ahlul ahd, nabi tidak memerangi mereka, dan mereka tidak memerangi beliau.”

Ibnul Qayyim mengatakan, “Kaum kuffar terbagi menjadi ahlul harb dan ahlul ahd. Dan ahlul ahd ini terbagi menjadi tiga golongan, ahlu dzimmah, ahlu hudnah, ahlu aman. Para ahli fiqih telah membuat pembahasan tersendiri untuk setiap golongan, ada bab Al Hudnah,bab Al Aman, bab ‘Aqdudz Dzimmah.

Lafadz “adz dzimmah” dan “al ‘ahd” pada asalnya mencakup tiga jenis orang kafir di atas. Demikian pulan lafadz “ash shulh”, sehingga lafadz “adz dzimah” sejenis dengan lafadz “al ‘ahd” dan “al ‘aqd”. Kemudian beliau berkata, “Demikian juga lafadz “ash shulh” merupakan lafadz yang umum dan mencakup seluruh perjanjian, baik yang diadakan oleh sesama kaum muslimin, maupun yang diadakan dengan kaum kuffar. Namun, yang kerap digunakan oleh para ahli fiqih, ahludz dzimmah merupakan istilah untuk orang kafir yang menunaikan jizyah, sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk memberlakukan hukum Allah dan rasul-Nya terhadap diri mereka dikarenakan mereka menetap di negeri yang memberlakukan hukum Allah dan rasul-Nya.

Golongan tersebut berbeda dengan ahlul hudnah, golongan ini mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, baik perjanjian itu megandung kompensasi materi ataupun tidak, sementara mereka berada di negeri mereka masing-masing. Hukum islam tidak diberlakukan pada mereka sebagaimana ahludz dzimmah, namun mereka berkewajiban untuk tidak memerangi kaum muslimin. Golongan inilah yang dinamakan ahlul ‘ahd, ahlush shulh atau ahlul hudnah.

Adapun al mustakman adalah golongan yang mendatangi negeri kaum muslimin namun tidak menetap disana. Golongan ini terbagi menjadi empat jenis, yaitu

  • Para utusan
  • Para pedagang
  • Orang-orang yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin sehingga punya kesempatan untuk mempelajari Islam dan al qur-an kepada mereka. Jika mereka ingin, mereka dapat masuk islam, jika tidak mereka pun dikembalikan ke negara mereka masing-masing.
  • Orang-orang yang berkepentingan di negeri kaum muslimin, seperti orang kafir yang berkunjung (baca:turis, ed) dan semisalnya.

Golongan ini tidak diperangi dan dibunuh serta tidak diberlakukan jizyah terhadap mereka. Orang yang meminta perlindungan dari golongan ini ditawari untuk masuk islam, apabila dia menerimanya itulah yang diinginkan, namun jika dia hendak kembali ke negeri asalnya, maka dirinya pun diantarkan menuju ke sana dan islam tidak ditawarkan kembali kepadanya sebelum sampai di negerinya. Apabila dirinya telah sampai di negeri asalnya, maka statusnya kembali menjadi ahlul harb yang boleh diperangi.” (Ahkamu Ahlidz Dzimmah 2/873).

Ketentuan dalam Perjanjian Hudnah

Syari’at tidak membolehkan untuk mengadakan perjanjian hudnah yang bersifat kekal antara kaum muslimin dengan kuffar. Hal ini sebagaimana kesepakatan (ijma’) yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim (Ahkamu Ahlidz Dzimmah 2/876). Hal tersebut tidak diperbolehkan karena akan menihilkan pensyari’atan jihad.

Adapun bentuk perjanjian hudnah dengan pembatasan tempo, maka hal ini dibolehkan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melakukannya bersama kaum kafir Quraisy sebagaimana perjanjian Hudaibiyah yang beliau adakan selama 10 tahun.

Sedangkan bentuk perjanjian hudnah yang bersifat mutlak, diperbolehkan berdasarkan pendapat yang terkuat dari dua pendapat ulama. Yang dimaksud dengan perjanjian mutlak adalah kaum muslimin mengadakan perjanjian dengan kaum kuffar tanpa ada pembatasan jangka waktu berlakunya perjanjian. Kaum muslimin berniat apabila keadaan mereka kuat, maka mereka akan membatalkan perjanjian setelah adanya pemberitahuan kepada pihak kafir.

Ibnu Taimiyah mengatakan, “Boleh mengadakan perjanjian hudnah baik bersifat mutlak maupun dengan adanya penentuan waktu perjanjian. Perjanjian yang disertai penentuan waktu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, wajib untuk untuk dipenuhi selama pihak musuh tidak membatalkannya serta tidak boleh dibatalkan semata-mata didorong adanya rasa khawatir akan dikhianati oleh pihak musuh, hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat dari dua pendapat ulama. Adapun perjanjian yang bersifat mutlak, maka hal itu tergolong akad yang jaiz (boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak-pent), imam boleh melakukannya jika terdapat maslahah.” (Al Ikhtiyaraat Al Fiqhiyyah hal. 542).

Beliau mengatakan pula, “Sesungguhnya kaum musyrikin terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan yang memiliki perjanjian mutlak (yang diadakan dengan kaum muslimin-pent) tanpa adanya penentuan batas waktu berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini tergolong akad yang jaiz, bukan akad lazim. Golongan kedua adalah mereka yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin dengan disertai penentuan batas waktu perjanjian. Maka Allah memerintahkan rasul-Nya untuk membatalkan perjanjian mutlak yang beliau adakan dengan kaum musyrikin, karena perjanjian jenis tersebut tergolong akad yang jaiz, bukan akad lazim dan Dia memerintahkan beliau untuk mengumumkan pembatalan tersebut kepada mereka denga jangka waktu empat bulan. Adapun golongan yang mengadakan perjanjian disertai penentuan batas waktu perjanjian, maka hal ini tergolong akad perjanjian yang bersifat lazim dan Allah memerintahkan beliau untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa perjanjian hudnah harus dilaksanakan dengan disertai penentuan batas waktu perjanjian. Sedangkan sebagian lain berpendapat imam diperbolehkan untuk membatalkan perjanjian hudnah meski mereka tidak melanggar kewajiban.

Yang tepat dalam hal ini adalah pendapat ketiga, yaitu diperbolehkan mengadakan perjanjian hudnah baik secara mutlak atau disertai dengan penentuan batas waktu. Perjanjian hudnah yang bersifat mutlak tergolong akad yang jaiz, bukan lazim, dan kedua pihak dapat memilih tetap meneruskan perjanjian atau membatalkannya. Sedangkan perjanjian hudnah yang disertai penentuan batas waktu, maka jenis ini tergolong akad lazim.” (Al Jawabus Shahih 1/175). Kemudian beliau membawakan permulaan surat Bara-ah hingga ayat 13.

Ibnul Qayyim mengatakan, “Apabila hal ini telah diketahui, kemudian yang menjadi pertanyaan apakah boleh bagi penguasa untuk mengadakan perjanjian hudnah dengan kaum kuffar secara mutlak tanpa menentukan batas waktu perjanjian, dengan sekedar ucapan “Kami mengadakan perjanjian dengan kalian sekehendak yang kami inginkan.” Pihak yang hendak membatalkan perjanjian boleh membatalkan perjanjian tersebut dengan syarat memberitahukan niat pembatalannya kepada pihak lain dan tidak melakukan pengkhianatan, atau dengan sekedar ucapan, “Kami mengadakan perjanjian dengan kalian dan membuat ketentuan terhadap kalian sekehendak yang kami inginkan.”

Dalam permasalahan ini pendapat para ulama- dalam madzhab imam Ahmad maupun selain beliau-, terbagi menjadi dua:

Pertama:

Hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini merupakan pendapat Asy Syafi’I dalam salah satu kesempatan dan disetujui oleh sebagian ulama madzhab Hambali seperti Al Qadli (Abu Ya’la, ed) dalam Al Mujarrad dan Asy Syaikh (Ibnu Qudamah, ed) dalam Al Mughni dan para mereka tidak menyebutkan pendapat lainnya.

Kedua:

Hal tersebut diperbolehkan. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh Asy Syafi’I dalam Al Mukhtashar dan dua pendapat ini disebutkan oleh beberapa ulama sebagai dua pendapat yang ada dalam mazhab Hambali. Diantara yang menyebutkan demikian adalah Ibnu Hamdan.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau berpendapat bahwa hal tersebut tergolong akad yang jaiz, sehingga diperbolehkan bagi imam untuk membatalkan perjanjian tersebut kapan pun dia menginginkannya. Pendapat ini berseberangan dengan pendapat pertama dari Asy Syafi’i.

Ketiga:

Pendapat yang mengambil jalan tengah diantara kedua pendapat yang telah lalu.

Asy Syafi’i mengomentari sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada penduduk Khaibar,

“Kami biarkan kalian selama Allah membiarkan kalian.” Beliau mengatakan bahwa maksudnya adalah kami akan membiarkan kalian selama Allah mengizinkan kami untuk membiarkan kalian berdasarkan hukum syar’i.

Syafii mengatakan, ketentuan dalam hadits ini hanya bisa diketahui berdasarkan wahyu. Sehingga ini khusus untuk Nabi dan tidak berlaku untuk selain Nabi.

Mereka yang berpendapat dengan perkataan Asy Syafi’i ini (pendapat pertama-pent) seakan-akan memandang apabila perjanjian hudnah diadakan secara mutlak, maka akan menjadikannya sebagai akad yang lazim dan berlaku selamanya sebagaimana akad dzimmah. Oleh karenanya, hal ini tidak diperbolehkan mengingat adanya ijma’ yang melarang mengadakan perjanjian damai selama-lamanya. Dan dikarenakan perjanjian hudnah berubah menjadi akad lazim, maka tentu harus dipenuhi, dan Allah ‘azza wa jalla memerintahkan untuk memenuhinya dan melarang untuk melakukan khianat, dan menunaikan perjanjian tidaklah diperintahkan melainkan jika akad perjanjian merupakan akad yang lazim.

Pendapat kedua -dan inilah pendapat yang benar-, menyatakan diperkenankan bagi imam untuk mengadakan perjanjian hudnah baik bersifat mutlak maupun disertai penentuan batas waktu perjanjian. Apabila perjanjian disertai penentuan batas waktu, maka boleh dijadikan sebagai akad lazim. Sebagaimana dibolehkan jika dijadikan sebagai akad jaiz, dimana kedua pihak boleh membatalkannya kapanpun seperti akad syirkah, wikalah, mudlarabah dan sejenisnya, dengan syarat pembatalan tersebut dengan cara yang jujur (kedua belah pihak sama-sama tahu).

Selain itu boleh mengadakan perjanjian hudnah secara mutlak. Apabila bentuknya mutlak, maka bukan berarti akad tersebut berlaku selamanya. Bahkan perjanjian dapat dibatalkan kapan saja diinginkan. Hal itu disebabkan hukum asal dalam berbagai perjanjian adalah seluruh perjanjian diadakan berdasarkan maslahat yang ada, dan terkadang maslahat ditemui ketika meneruskan perjanjian atau membatalkannya.

Bagi pihak yang mengadakan perjanjian boleh baginya mengadakan perjanjian dengan akad lazim dari kedua pihak, dan boleh baginya mengadakan perjanjian dengan akad jaiz, yang memungkinkan untuk dibatalkan apabila tidak terdapat faktor yang menghalangi hal tersebut. Dalam  perjanjian seperti ini (dengan akad jaiz-pent) tidak terdapat faktor penghalang tersebut, bahkan terkadang terdapat maslahah di dalamnya. Maka, apabila penguasa membuat perjanjian dengan waktu yang cukup lama terkadang terdapat maslahat bagi kaum muslimin dalam mempersiapkan diri untuk berperang sebelum batas waktu perjanjian berakhir. Bagaimanakah kiranya apabila hal itu telah ditunjukkan oleh Al Qur-an dan As Sunnah?

Sebagian besar perjanjian yang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adakan bersama kaum musyrikin bersifat mutlak tanpa adanya penentuan batas waktu perjanjian, berupa akad jaiz bukan akad lazim. Diantaranya adalah perjanjian yang beliau adakan dengan penduduk Khaibar, di saat Khaibar ditaklukkan dan dikuasai kaum muslimin dan yang mendiami wilayah tersebut adalah kaum Yahudi yang tidak terdapat seorang muslim pun diantara mereka. Dan pada saat itu ayat jizyah belum diturunkan karena ayat tersebut tercantum dalam surat Bara-ah dan turun pada saat perang Tabuk tahun 9 H, sedangkan Khaibar ditaklukkan sebelum Mekkah setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah tepatnya pada tahun 7 H. Maka kaum Yahudi berada di bawah kekuasaan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan seluruh harta (seperti tanah, rumah dan lahan pertanian-pent) menjadi milik kaum muslimin.

Terdapat riwayat dalam Shahih Bukhari dan Muslim bahwa beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada mereka,

“Kami biarkan kalian sekehendak yang kami inginkan”, atau dengan lafadz lain, “selama Allah membiarkan kalian.”

Sabda beliau, “selama Allah membiarkan kalian.” ditafsirkan oleh lafadz yang lain. Dan yang dimaksudkan adalah kapanpun kami menginginkan, kami akan mengusir kalian dari wilayah Khaibar. Oleh karena itu menjelang kematiannya, beliau memerintahkan untuk mengusir kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab dan hal tersbut dilakukan oleh ‘Umar radliallahu ‘anhu pada masa pemerinahannya.” (Ahkamu Ahlidz Dzimmah 2/874).

Beliau rahimahullah juga mengatakan, “Dalam kisah ini terdapat dalil bolehnya mengadakan perjanjian hudnah secara mutlak. Bahkan kapanpun imam menginginkan (perjanjian dengan bentuk seperti itu boleh diadakan-pent). Dan tidak terdapat dalil yang menghapus ketentuan tersebut, sehingga pendapat yang benar adalah perjanjian hudnah secara mutlak boleh diadakan. Hal ini telah ditegaskan oleh Asy Syafi’i sebagaimana keterangan Al Muzanni dan para imam selain beliau juga menegaskan hal yang serupa. Namun tidak diperkenankan menyerbu dan memerangi mereka sebelum melakukan pemberitahuan agar mereka dan imam kaum muslimin sama-sama mengetahui bahwa perjanjian telah dibatalkan.” (Zaadul Ma’aad 3/146).

Perhatian:

Pihak yang mampu menentukan manfaat dan bahaya dalam permasalahan ini adalah para ulama. Allah ta’alaa berfirman,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri).” (An Nisaa: 83).

Sedangkan pihak yang berhak menetapkan perjanjian dan hudnah adalah penguasa sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan jihad. Berbagai maslahah dan mafsadat dalam permasalahan ini tidak ditentukan oleh para mujahid sebagaimana yang didengungkan sebagian diantara mereka dikarenakan dua alasan:

  • Tatkala terjadi perselisihan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk mengembalikan permasalahan kepada para mujahid, bahkan Dia memerintahkan kita untuk merujuk pada syari’at-Nya. Sedangkan pihak yang paling mengetahui syari’at-Nya adalah para ulama’, oleh karenanya Dia berfirman,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (An Nahl: 43).

  • Telah jelas kesalahan para mujahidin di berbagai kejadian kontemporer yang baru saja terjadi tatkala mereka menyelisihi para ulama rabbaniyyin yang memiliki pengetahuan mendalam dalam ilmu syar’i. akan tetapi adakah adakah orang yang mau mengambil pelajaran?! Allah ta’alaa berfirman,

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ

“Maka jadikanlah (kejadian itu) sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan.” (Al Hasyr: 2).

Hanya Allah yang tahu berapa banyak Islam dan kaum muslimin menjadi korban dikarenakan berbagai ijtihad yang mereka lakukan. Ribuan jiwa terbunuh, ratusan kehormatan telah dilanggar, banyak kota yang sudah berkembang menjadi rata dengan tanah, belum lagi yang terluka, berada dalam pengungsian, penjara dan hal ini merupakan realita yang tidak dapat dihitung.

Tidak ada yang senang akan ulah mereka melainkan dua golongan. Mereka yang bodoh dan hanya mengandalkan semangat, perasaanlah motor penggerak mereka, bukan akal mereka. Dan golongan yang lain adalah kaum kuffar yang senantiasa menanti berbagai kesempatan yang tepat untuk memperdaya islam dan kaum muslimin.

Hijrah bagi Muslim yang Lemah

Apabila kaum muslimin di suatu negeri teraniaya dan tidak mampu untuk menampakkan syi’ar-syi’ar agamanya, maka wajib bagi mereka yang berkemampuan berhijrah untuk berhijrah sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Al Qur0an, As Sunnah dan ijma’.

Allah ta’alaa berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : “Dalam keadaan bagaimana kamu ini?”. mereka menjawab: “Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)”. Para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (An Nisaa: 97).

Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh An Nasaa’i dan Ibnu Majah dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ

“Setiap muslim diharamkan saling mengganggu, mereka saling bersaudara dan membantu. Allah ‘azza wa jalla tidak akan menerima amalan seorang musyrik yang telah berislam hingga dia memisahkan diri dari kaum musyrikin dan bergabung bersama kaum muslimin.” (HR. An Nasaa’i nomor 2521).

Dan para ulama menegaskan adanya ijma akan hal ini.

Ibnu Katsir mengatakan, “Maka ayat yang mulia ini bersifat umum, ditujukan bagi setiap orang yang tinggal di lingkungan kaum musyrikin, dan  sanggup untuk berhijrah serta tidak mampu untuk menegakkan agamanya. Maka ia adalah golongan yang zhalim terhadap dirinya sendiri dan telah mengerjakan keharaman berdasarkan ijma’ dan teks ayat ini.” (Tafsir beliau atas An Nisaa’: 97).

Al ‘Aini mengatakan, “Adapun berhijrah dari berbagai tempat yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk menegakkan agamanya, maka hukumnya wajib berdasarkan ijma’.” (‘Umdatul Qari 14/80).

Syaikh Abdul Lathif bin Abdirrahman berkata, “Hal ini dikarenakan dosa ini-yaitu tidak melakukan hijrah- telah ditetapkan sebagai salah satu dosa besar yang pelakunya diancam dengan siksa yang keras sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat Al Qur-an, dan ijma’ para ulama. Namun, terkecualikan dari ancaman ini golongan yang berdiam di negeri kafir tapi mampu untuk menampakkan agamanya.” (Ad Durarus Saniyah hal. 146, jilid Jihad).

Syaikh Al Muhaqqiq Abdurrahman As Sa’di berkata, “Perkataan para ulama dalam masalah ini sangat banyak dan berujung pada satu kesepakatan, yaitu wajib bagi seseorang untuk berhijrah jika dirinya tidak mampu menampakkan agamanya. Dan hukumnya mustahab apabila dirinya mampu melakukan hal tersebut. Dan tidak seorang pun yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut dan mengkritiknya.” (Al Majmu’ah Al Kamilah 7/69).

Alasan diwajibkannya hijrah adalah status kaum muslimin yang tertindas dan tidak mampu menampakkan agamanya di negara tersebut. Kondisi ini serupa dengan belahan bumi yang didiami oleh kaum muslimin kemudian dikuasai kaum kuffar atau sebuah negeri kafir kemudian penduduknya ada yang berislam.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat beliau telah melakukan hijrah, mereka meninggalkan kampung halaman beserta harta mereka. Diantara mereka ada yang meninggalkan keluarga dan kerabatnya. Meskipun demikian mereka tetap berhijrah meninggalkan Baitul Haram, Mekkah, belahan bumi yang paling Allah cintai.

Apabila hal ini telah jelas, maka kaum muslimin yang hidup di belahan bumi yang dikuasai kaum kuffar, apabila mereka mampu untuk menampakkan agama mereka, maka  mereka tidak wajib untuk berhijrah. Akan tetapi mereka tetap tidak diperbolehkan untuk memerangi kaum kuffar yang menguasai wilayah tersebut, karena status mereka yang lemah dan dapat menyebabkan kaum kuffar semakin menyakiti kaum muslimin. Dan memerangi kaum kuffar (dalam kondisi demikian-pent) menimbulkan bahaya yang lebih banyak daripada manfaat yang ditimbulkannya.

Maka bagaimanakah sekiranya kelemahan kaum muslimin dari segi fisik dan persenjataan ikut diperparah dengan kelemahan kaum muslimin dari segi agama, dimana kesyirikan tersebar dan berbagai bid’ah dijadikan agama. Termasuk dalam hal ini, adalah kaum muslimin yang tidak mampu menampakkan agamanya serta tidak sanggup untuk berhijrah. Maka (dalam kondisi ini-pent) mereka lebih utama untuk tidak melakukan konfrontasi dengan kaum kuffar tersebut.

Tatkala Islam mulai diterima di negara kuffar dan manusia masuk islam secara berkelompok maupun individu padahal islam ditentang oleh mayoritas penduduk negara tersebut, timbullah perkara yang membuat hati sedih dan kecewa, yaitu ketika kondisi yang baik ini berlangsung, muncullah kelompok yang mengangkat bendera jihad dan menyerukan untuk memerangi kaum kuffar sehingga timbul berbagai tekanan dari kaum kuffar kepada kaum muslimin terhadap urusan agama dan dunia mereka.

Dakwah islam pun terhenti, dan golongan yang menerima islam berkurang, jika tidak mau dikatakan tidak ada. Maka dengan metode mereka tersebut, jihad tidak lagi menjadi wasilah yang dapat merealisasikan tujuan awal ditegakkannya jihad bahkan apa yang mereka lakukan menihilkan tujuan pensyariatan jihad.

Wassalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.[1]

Artikel: www.wahonot.wordpress.com

Kunjungi blog kami yang lain:

www.pustakaalbayaty.wordpress.com

www.tokoherbalonline.wordpress.com

selesai…..


[1] Segala puji hanyalah milik Allah. Selesai diterjemahkan dengan bebas oleh Abu ‘Umair Al Makassary tanggal 25 Ramadlan 1428 H.

Iklan

About wahonot

I a salafy man

Posted on Agustus 19, 2009, in Adab, Aqidah, keluarga, Manhaj, Muamalah, Muslimah, Renungan. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. Dulu orang orang kafir selalu mengatakan bahwa orang islam itu jahat kejam dan suka membunuh, pesan itu disampaikan di gereja gereja, kuil kuil dan dongeng dongeng kepada anak anak mereka, Namun tidak pernah terbukti. Tapi sekarang seluruh dunia hampir sepakat tentang ini, karena ulah orang orang yang tidak mengerti akan cara berjihad.

    begitulah jika orang di dalam mempelajari agama hanya berdasarkan semangt belaka tanpa ilmu yg mendalam. Marilah kita ingat perkataan imam bukhori “Al’Ilmu qobala qouli wal ‘amali” ilmu itu sebelum ucapan dan amalan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: