Selayang Pandang Hukum Murabahah BMT-Baitul Mal wa Tamwil (Bagian 4 – Habis )

Oleh : Syaikh Bakr Abu Zaid hafizhahullah

Hukum Jual Beli Muwa’adah
Beberapa peneliti telah keliru karena menganggap permasalahan ini adalah permasalahan kontemporer sehingga terjerumus ke dalam berbagai kekeliruan. Insya Allah terdapat pembahasan khusus mengenai hal tersebut dalam sub-bab ini.
Sesungguhnya permasalahan ini telah dibahas dan dikodifikasikan oleh para ahli fiqih terdahulu dalam pembahasan ‘al hiyal’ dan ‘al buyu’, sebagaimana yang diterangkan oleh Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani dalam kitab Al Hiyal hal. 79 dan 127, Malik dalam Al Muwaththa’ beserta Al Muntaqa karya Al Baji hal. 38-39, Asy Syafi’i dalam Al Umm 3/39, Ibnul Qayyim dalam A’lamul Muwaqi’in 4/39 dan para ulama selain mereka
Berikut beberapa perkataan mereka dalam permasalahan ini,
• Ulama Hanafiyah
Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani dalam Al Hiyal berkata, “Aku berkata (kepada Abu Hanifah), “Bagaimana pendapat anda mengenai seseorang yang memerintahkan orang lain untuk membeli sebuah rumah berharga 1000 dirham, dan dia mengatakan jika orang tersebut telah melakukannya maka orang yang memerintahkan tadi akan membelinya dengan harga 1100 dirham. Maka orang yang diperintahkan tadi hendak melakukannya namun dia khawatir apabila dia telah membelinya, orang yang memerintahkan tersebut membatalkan dan tidak jadi membeli rumah tersebut darinya, bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut?
Beliau (Abu Hanifah) berkata, “Hendaknya orang yang diperintah tadi membeli rumah tersebut dan meminta hak khiyar selama 3 hari kemudian rumah tersebut diserahterimakan. Setelah itu, apabila orang yang memerintahkan datang kepadanya, hendaknya orang tersebut (yang memerintahkan untuk membeli rumah-pent) yang memulai pembicaraan, semisal, “Aku beli rumah ini darimu dengan harga 1100 dirham” dan hendaknya dia (pihak yang diperintah-pent) menjawab dengan perkataan semisal, “Rumah itu untukmu dengan harga tersebut”. Sehingga akad tersebut menjadi akad yang lazim (harus dipenuhi) bagi orang yang memerintahkan tadi dan perkataannya (perkataan orang yang diperintah untuk membeli rumah, pent-) hanya sebagai jawaban terhadap orang tadi.
Maksudnya adalah hendaknya orang yang diperintahkan untuk membeli rumah tadi jangan memulai pembicaraan terlebih dahulu dengan mengatakan, “Aku jual rumah tersebut kepadamu dengan harga 1100 dirham”. Karena hal tersebut dapat membatalkan hak khiyarnya dan gugurlah haknya untuk mengembalikan rumah tersebut kepada penjualnya. Dengan demikian, apabila orang yang memerintahkan tadi membatalkan keinginannya, maka masih memungkinkan rumah tersebut dikembalikan pada masa khiyar sehingga kerugian dapat dihindari”.
• Ulama Malikiyah
Dalam Al Muwaththa’, bab “Bai’ataini fii Bai’atin”. Beliau (Imam Malik, pent-) mendengar berita bahwa seseorang berkata kepada orang lain, “Belilah unta tersebut bagiku secara kontan dan aku akan membelinya darimu dengan hutang. Imam Malik bertanya pada Abdullah Ibnu ‘Umar mengenai permasalahan ini dan beliau radliallahu ‘anhu membenci dan melarang hal tersebut”.
Masalah ini dijelaskan oleh ulama Malikiyah -(lihat: Bai’ Al Murabahah karya Al Asyqar hal. 34)- dalam Al Muntaqa karya Al Baji 5/38-39, Al Kafi karya Ibnu Abdil Barr, Al Muqaddimat karya Ibnu Rusyd 2/537 dan Khalil dalam Al Mukhtashar dan seluruh Syarh Mukhtashar Khalil.
Berikut ini penjelasan Ibnu Rusyd dalam Al Muqaddimat (2/537-539), “Pasal jual beli ‘inah terbagi menjadi 3 jenis, ada yang hukumnya boleh, makruh dan haram.
Jual beli ‘inah yang diperbolehkan semisal seseorang yang bertanya pada seorang penjual ‘inah, “Apakah engkau memiliki barang berikut ini sehingga aku dapat membelinya darimu?”, penjual menjawab, “Aku tidak memilikinya”. Namun penjual tersebut bergegas membeli barang yang diminta dan memberitahukan orang tersebut bahwa dia telah memiliki barang yang dicarinya tadi, kemudian orang tersebut membeli barang itu darinya baik secara kontan atau hutang.
Adapun jual beli ‘inah yang dimakruhkan, semisal perkataan seseorang kepada orang lain, “Belilah suatu barang dan aku akan membelinya darimu dengan harga yang lebih tinggi”, hal ini dilakukan tanpa adanya tawar-menawar untuk menetapkan kadar keuntungan.
Adapun jual beli ‘inah yang diharamkan terbagi menjadi 6 bentuk,
Pertama, terjadi tawar-menawar dalam penentuan kadar keuntungan, semisal perkataan, “Belilah barang itu yang berharga 10 dirham secara kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham dengan kontan”.
Kedua, semisal perkataan, “Belilah barang itu bagiku dengan harga 10 dirham secara kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham dengan hutang”.
Ketiga, berkebalikan dengan bentuk yang kedua, semisal perkataan, “Belilah barang itu seharga 12 dirham secara hutang dan aku akan membelinya darimu dengan kontan seharga 10 dirham”.
Keempat, semisal perkataan seseorang “Belilah barang itu untuk dirimu seharga 10 dirham dengan kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham secara kontan”.
Kelima, semisal perkataan seseorang, “Belilah barang itu untukmu dengan 10 dirham secara kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham dengan hutang”.
Keenam, kebalikan dari bentuk sebelumnya, semisal perkataan, “Belilah barang itu untukmu” atau perkataan, “Belilah”, kemudian aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham secara kontan”.
Perincian Ibnu Rusyd terhadap Bentuk Pertama dan Kedua
Kami (penterjemah) membatasi penjelasan Ibnu Rusyd pada bentuk pertama dan kedua, mengingat kedua bentuk ini yang berkaitan dengan tema bahasan kita. Ibnu Rusyd berkata,
Bentuk pertama –yakni perkataan seseorang, “Beli barang itu untukku dengan harga 10 dinar kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dinar kontan-. Berdasarkan hal ini, maka status orang yang diperintah tadi adalah sebagai orang suruhan untuk membeli barang yang diminta dengan upah sebesar 2 dinar, karena dia membeli barang tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk orang yang memerintahkannya.
Sehingga ucapan pihak yang memerintah, “Aku akan membeli barang itu darimu” adalah sia-sia dan tidak berguna, karena dialah yang memerintahkan orang lain agar membeli barang tersebut untuk dirinya.
Maka, apabila uang untuk membeli barang berasal dari pihak yang memerintah atau pihak yang diperintah, dan tidak disertai adanya persyaratan tertentu maka transaksi semacam ini diperbolehkan. Akan tetapi, apabila uang tersebut berasal dari pihak yang diperintah disertai adanya persyaratan tertentu, maka bentuk transaksi ini merupakan bentuk ijarah yang terlarang. Hal ini dikarenakan, karena pihak pertama memberikan dua dinar tambahan kepada pihak kedua, dengan syarat pihak kedua membeli barang tersebut bagi pihak pertama dengan uang miliknya (pihak kedua, pent-) dan harga jual barang dari pihak kedua kepada pihak pertama ditentukan oleh pihak pertama, sehingga transaksi ini mengandung akad ijarah dan salaf. Orang yang diperintah berhak mendapatkan upah standar kecuali upah standar tersebut melebihi dua dinar, maka dia tidak boleh mengambil upah tersebut menurut madzhab Ibnul Qasim.
Bentuk Kedua
Bentuk kedua adalah semisal perkataan seseorang kepada orang lain, “Belilah barang yang berharga 10 dinar itu untukku secara kontan, kemudian aku akan membelinya darimu seharga 12 dinar secara hutang. Hukum transaksi ini adalah haram dan tidak diperbolehkan, karena terdapat tambahan dalam hutangnya dari harga yang semestinya, yaitu dua dinar.
Namun, apabila hal ini terjadi maka barang tersebut menjadi hak milik pihak yang memerintahkan karena barang tersebut diperuntukkan baginya dan dia mengadakan hutang dengan pihak yang diperintah, agar pihak kedua tersebut dapat mengambil untung yang lebih besar pada saat hutangnya jatuh tempo. Maka solusinya adalah, pihak pertama memberi uang kepada pihak kedua sebesar 10 dinar secara kontan dan membuang tambahan hutang sebesar dua dinar tersebut.
Adapun upah bagi pihak kedua, maka terdapat beberapa pendapat. Pertama, dia memperoleh upah standar seberapapun besarnya. Kedua, dia mengambil nominal terkecil antara upah standar atau tambahan dua dinar tadi. Ketiga, tidak diperkenankan baginya untuk memperoleh upah sama sekali karena hal tersebut adalah upaya untuk menyempurnakan riba dan pendapat ini merupakan pendapat Sa’id ibnul Musayyib.
Ad Dardir berkata dalam Asy Syarhush Shoghir 3/129 (dinukil dari Bai’ul Murabahah karya Al Asyqar hal.37):
“Yang dimaksud dengan jual beli ‘inah adalah jual beli yang dilakukan seseorang, dimana tatkala dimintai suatu barang, namun pada saat itu dia tidak memilikinya. Kemudian dia membeli barang yang diminta oleh si pembeli dan menjual kepadanya. Transaksi ini diperbolehkan, kecuali bila si pembeli mengatakan, “Belilah barang itu dengan tunai seharga 10 dinar dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dinar secara hutang”, maka bentuk semacam ini terlarang, dikarenakan mengandung unsur adanya tambahan manfaat yang diambil dari hutang, sebab seakan-akan penjual menghutangi pembeli seharga 10 dinar, kemudian mengambil keuntungan sebesar 2 dinar ketika jatuh tempo.
• Ulama Syafi’iyah
Imam Syafi’i rahimahullah berkata dalam Al Umm,
Apabila terdapat dua orang, yang satu mengatakan kepada yang lainnya, “Belilah barang itu dan aku akan membelinya darimu dengan tambahan keuntungan.”, kemudian lelaki tersebut membelinya. Maka aku berpendapat transaksi seperti ini diperbolehkan dan orang yang mengatakan, “Aku akan membelinya darimu dengan adanya tambahan keuntungan dan adanya hak khiyar”, maka apabila dia mau dia boleh membeli barang tersebut atau membatalkannya. Demikian pula apabila dia berkata, “Belikan untukku sebuah barang dengan sifat tertentu atau barang apapun yang engkau mau, aku akan membeli barang tersebut darimu dengan keuntungan tertentu” Bentuk ini sama dengan yang sebelumnya. Apabila kedua pihak memperbaharui akad transaksi, maka diperbolehkan.
Namun, jika keduanya mengadakan transaksi jual beli dengan syarat saling mewajibkan diri mereka masing-masing untuk melakukan akad di atas (tidak ada hak khiyar bagi pihak yang mencari barang-pent), maka ini tidak diperbolehkan karena dua hal,
• Keduanya melakukan transaksi jual beli barang yang belum dimiliki oleh pihak yang akan menjual.
• Mengandung unsur untung-untungan yang termaktub dalam ucapan, “Apabila engkau membeli barang tersebut dengan harga sekian, aku akan memberi keuntungan sekian.”
• Ulama Hanabilah
Ibnul Qayyim berkata dalam A’lamul Muwaqi’in:
“Contoh keseratus –di antara contoh-contoh trik hiyal- adalah seseorang berkata kepada orang lain, “Belilah rumah atau barang ini dari fulan seharga sekian, dan aku akan membeli barang itu darimu dengan adanya tambahan keuntungan.” Kemudian orang yang diperintah membeli barang itu khawatir apabila pihak yang memerintahkannya tidak jadi membeli barang itu sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.
Solusi untuk masalah ini adalah hendaknya pihak yang diperintah tadi membeli barang itu dan meminta hak khiyar selama 3 hari atau lebih, kemudian dia berkata kepada pihak yang memerintahkannya, “Aku telah membeli barang yang engkau sebutkan.” Apabila pihak yang memerintahkan tadi membeli barang tersebut, maka selesai perkara. Apabila dia tidak jadi membelinya, maka pihak yang diperintahkan tadi dapat mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya dengan hak khiyar yang dia miliki.
Apabila pihak yang memerintahkan mempersyaratkan adanya hak khiyar untuknya dalam transaksi, maka solusinya hendaknya khiyar bagi pihak yang memerintahkan lebih pendek daripada hak khiyar yang dimiliki oleh pihak yang diperintah. Sehingga apabila pihak yang memerintah tidak jadi membeli, maka pihak yang diperintah masih dapat mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang pertama.” (A’lamul Muwaqi’in 4/302).
Demikianlah sejumlah perkataan para ulama mengenai kasus fiqhiyyah ini yang diadopsi oleh berbagai lembaga keuangan islam dalam bermu’amalah dengan nasabah guna menjauhi transaksi ribawi yang diselenggarakan bank-bank konvensional, yaitu hutang yang disertai tambahan bunga.
Berdasarkan nukilan-nukilan ini, hukum ketiga bentuk jual beli muwa’adah (murabahah lil amir bisy syira’) yang telah lalu dapat kita terangkan sebagai berikut:
• Bentuk pertama,
Adanya janji antara kedua belah pihak namun tidak wajib untuk dipenuhi (tidak lazim), serta tidak ada penentuan kadar keuntungan dan tawar-menawar diantara kedua belah pihak. Maka menurut pendapat yang lebih kuat transaksi ini hukumnya boleh sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan perkataan Ibnu Rusyd.
Hal ini dikarenakan dalam bentuk transaksi ini tidak terdapat keharusan untuk memenuhi janji atau penyerahan kompensasi ketika terjadi kerusakan pada barang. Oleh karena itu, tidak ada ganti rugi bagi nasabah ketika barang tersebut rusak. Dengan demikian bank/lembaga keuangan berada pada kondisi yang tidak pasti, karena nasabah belum tentu membeli barang tersebut darinya. Sekiranya salah satu dari kedua belah pihak membatalkan janjinya, maka tidak ada kompensasi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang membatalkan, hal inilah (yaitu adanya ketidakpastian nasabah membeli barang dari bank/lembaga keuangan pent-) yang menjadi alasan dibolehkannya bentuk transaksi ini. Wallahu a’lam (Lihat Bai’ul Murabahah karya Al Asyqar hal 47).
• Bentuk kedua
Yakni bentuk transaksi jual beli muwa’adah dimana terjadi saling janji antara kedua belah pihak namun tidak wajib untuk dipenuhi disertai adanya penentuan kadar keuntungan yang akan diberikan oleh pihak nasabah. Transaksi ini hukumnya terlarang sebagaimana perkataan Ibnu Rusyd yang telah lalu, karena pada transaksi ini pihak nasabah memberi tambahan terhadap salaf (utang)nya dan telah berlalu perkataan Ad Dardir dalam Asy Syarhush Shaghir.
• Bentuk ketiga
Transaksi saling janji diantara kedua belah pihak disertai keharusan untuk memenuhinya (akad lazim). Hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebelum objek transaksi menjadi milik lembaga keuangan juga disertai penentuan kadar keuntungan dan persyaratan adanya pihak yang menanggung apabila terjadi kerusakan pada barang. Hukum transaksi ini adalah haram karena setali tiga uang dengan hutang yang berbunga, berikut beberapa alasannya:
1. Hakekat transaksi tersebut merupakan akad jual beli barang dengan adanya keuntungan bagi lembaga keuangan sebelum lembaga tersebut memiliki barang yang menjadi objek transaksi secara hakiki (belum terjadi serah terima dari penjual pertama, seperti dealer sepeda motor jika objeknya berupa motor pent-).
2. Keumuman hadits-hadits Nabi yang melarang menjual barang yang belum dimiliki.
Diantaranya adalah hadits Hakim bin Hizam radliyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Aku bertanya pada Rasulullah, “Wahai Rasulullah seseorang mendatangiku dan meminta barang yang tidak kumiliki. Maka aku mengadakan akad jual beli dengannya kemudian barulah aku membeli barang tersebut dari pasar (untuk kuserahkan padanya-pent).” Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki.” (HR. Abu Dawud nomor 3040; Tirmidzi nomor 1153; Nasaa’i nomor 4534; Ibnu Majah nomor 2178; Ahmad nomor 14772, 14773, 14776, 15021; Dishahihkan oleh Al Albani dalam Irwa’ul Ghalil nomor 1292, Ar Raudl An Nadlir nomor 296, Al Misykah nomor 2967, Shahihul Jaami’ nomor 7206).
Alasan yang melatarbelakangi Nabi melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al Mughni (4/206):
“Alasan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam-wallahu a’lam- adalah adanya unsur gharar (ketidakjelasan), apakah barang tersebut dapat diserahkan atau tidak.” (Al Gharar wa Atsaruhu fil ‘Uqud hal.319)
Dari Ibnu Umar radliallahu anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
“Tidak halal salaf yang dibarengi dengan penjualan , tidak halal dua syarat dalam satu transaksi, tidak halal mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum menjadi tanggungan dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.”(HR. Abu Dawud nomor 3041; Tirmidzi nomor 1155; Nasaa’i nomor 4532; Ahmad nomor 6384; Al Hakim nomor 2146; Dishahihkan oleh Al Albani dalam Al Misykah nomor 2870 dan Shahih wadl Dla’iful Jaami’ish Shaaghiir nomor 13602).
Ibnul Qayyim berkata, “Kedua lafadz hadits bersesuaian bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk menjual suatu barang yang belum dimiliki karena hal tersebut mengandung gharar. Apabila seseorang menjual suatu barang tertentu namun barang tersebut belum menjadi miliknya dan tidak berada di tempat akad, kemudian seseorang membelinya dan hendak mengambilnya maka penjual berada dalam ketidakpastian, apakah barang tersebut dapat diserahkan ataukah tidak. Maka transaksi ini mengandung gharar yang menyerupai judi sehingga beliau melarangnya.” Sebagian orang menyangka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang transaksi semacam ini dikarenakan hal tersebut merupakan bentuk jual beli suatu barang yang ma’dum (tidak ada wujudnya-pent) dan mereka meriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli ma’dum. Akan tetapi, hadits tersebut tidak pernah termaktub di dalam kitab-kitab hadits dan tidak memiliki sanad.” (Zaadul Ma’aad 4/262).
Al Khaththabi rahimahullah mengatakan, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memaksudkan dalam sabda beliau ‘لا تبيع ما ليس عندك’ adalah jual beli benda tertentu bukan benda dengan sifat tertentu, bukankah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam membolehkan jual beli salam yang ditangguhkan, sedangkan hal tersebut merupakan jual beli suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual pada saat terjadinya transaksi . Beliau hanyalah melarang jual beli suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan mengandung unsur gharar (yakni adanya ketidakpastian dalam penyerahan barang sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim atau barang tersebut tidak mungkn diserahterimakan-pent), hal ini seperti seorang yang menjual budaknya yang kabur atau untanya yang hilang. Termasuk dalam kategori ini adalah menjual suatu barang yang belum yang menjadi tanggungan penjual semisal dia membeli suatu barang kemudian dia menjualnya sebelum barang tersebut diserahterimakan kepadanya”(Ma’aalimus Sunan ma’at Tahdzib 5/143)
3. Keumuman hadits-hadits yang secara tegas melarang seseorang untuk menjual barang yang telah dibelinya namun belum diserahterimakan kepadanya (Zaadul Ma’aad 4/262-265; Tahdzibus Sunan 5/138-140).
Seluruh hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, Ibnu’ Abbas, Ibnu ‘Amru dan selain mereka radliallahu ‘anil jami’ yang menyatakan hal ini berderajat shahih. Diantaranya adalah hadits Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
“Barangsiapa membeli makanan maka janganlah dia menjualnya kembali hingga dia mengambilnya.” (HR. Bukhari nomor 1982, 1992; Muslim nomor 2806, 2810; Abu Dawud nomor 3029; Tirmidzi nomor 1212, Nasaa’i nomor 4518; Ibnu Majah 2217 dan 2218; Ahmad nomor 373, 5057, 14681).
Dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk mengambil keuntungan dari barang yang belum menjadi tanggungannya dan menjual barang yang belum diserahterimakan. Hadits ini diriwayatkan Tirmidzi dan selainnya (takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada hal.29).
Ibnul Mundzir, Al Khaththabi, Ibnul Qayyim dan selainnya meriwayatkan ijma’ terlarangnya seseorang menjual makanan yang telah dibelinya namun belum diambilnya.
Adapun barang selain makanan namun termasuk komoditi yang ditakar dan ditimbang atau berupa aktiva tetap (tanah, rumah dan semisalnya-pent) atau selainnya, maka mengenai hukumnya terdapat perselisihan di kalangan ulama menjadi 4 pendapat. Pendapat yang kuat dan dipilih para ulama peneliti adalah sama sekali tidak diperbolehkan menjual segala barang dagangan sebelum diserahterimakan . Ini merupakan madzhab Ibnu ‘Abbas, Muhammad ibnul Hasan dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ibnul Qayyim menceritakan hal tersebut dan memilih pendapat ini serta mengatakan, “Pendapat ini merupakan pendapat yang paling benar dan kami memilihnya.” (Tahdzibus Sunan 5/132).
Kemudian beliau (Ibnul Qayyim) menegaskan kembali alasan pelarangan dalam menjual barang yang belum dimiliki (diserahterimakan):
“Maka alasan yang benar dalam masalah ini bahwa sebab terlarangnya bentuk jual beli tersebut adalah belum sempurnanya penguasaan barang oleh pembeli (penjual kedua-pent) dan keterputusan hak kepemilikan penjual (penjual pertama) terhadap barang tersebut. Penjual pertama dapat berupaya untuk membatalkan akad serta menolak untuk menyerahkan barang kepada pembeli (penjual kedua) ketika dirinya melihat bahwa pembeli (penjual kedua) memperoleh keuntungan yang besar.” (Tahdzibus Sunan 5/136-137).
Sisi pendalilan dari pendapat ini berkaitan dengan permasalahan yang sedang kita bahas, adalah apabila seluruh nash yang secara tegas melarang penjualan barang yang belum diserahterimakan merupakan nash yang shahih, bermakna umum dan bahwasanya alasan pelarangan hal itu adalah tidak sempurnanya penguasaan barang di tangan pembeli (penjual kedua), maka bagaimana bisa lembaga keuangan diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang belum dimilikinya, memperjualbelikannya atau mengambil keuntungan darinya padahal barang itu secara hakiki belum menjadi miliknya dan belum dikuasai. Maka dalam kasus ini tentunya larangan lebih dipertegas. Wallahu a’lam.
4. Sesungguhnya hakikat transaksi model ini adalah jual beli uang dengan uang yang kadarnya lebih banyak secara berjangka (bertempo), dan diantara keduanya terdapat sebuah barang yang “dihalalkan”. Tujuannya adalah memberikan pinjaman disertai adanya bunga.
Oleh karena itu Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhu berkomentar mengenai jual beli barang yang belum diserahterimakan, “Sesungguhnya dahulu transaksi ini seperti seseorang menjual dirham dengan dirham disertai makanan secara bertempo.” Diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An Nasaa’i, Abu Dawud dan Ibnu Majah.
Al Khaththabi berkata, “Transaksi semacam itu tidak diperbolehkan, karena sebenarnya hal tersebut seperti menjual emas dengan emas sedangkan makanannya tidak berada di tempat transaksi.”
Pendapat yang dipilih oleh para peneliti adalah larangan jual beli barang yang belum diserahterimakan mencakup makanan dan selainnya, adapun penggunaan makanan dalam perkataan ulama di atas adalah karena makanan merupakan objek yang sering digunakan dalam transaksi tersebut. Wallahu a’lam (Al Gharar wa Atsaruhu fil ‘Uqud hal. 329-330).
5. Sesungguhnya seluruh jual beli yang diharamkan intinya karena tiga hal:
• Riba
• Gharar
• Memakan harta manusia dengan batil
Al Jama’ah selain Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar dan banyak hadits lain yang semakna dengannya.
Hadits ini bukan menyandarkan maushuf kepada sifatnya, sehingga larangan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terkait dengan transaksi jual beli itu sendiri. Namun, hadits ini termasuk penyandaran mashdar kepada maf’ul-nya, sehingga larangan dalam hadits tersebut terkait dengan objek yang diperjualbelikan yang mengandung gharar (tidak pasti atau tidak mungkin diserahterimakan) seperti menjual buah sebelum matang dan menjual barang yang tidak dimiliki. Ini merupakan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumallah ta’ala (Zaadul Ma’ad 4/467; Al Gharar hal. 62-63).
Oleh karena itu, Ibnul Qayyim memaparkan berbagai jenis jual beli ma’dum (objek transaksi tidak hadir saat transaksi-pent) sebagai berikut:
• Jual beli ma’dum dengan memaparkan sifat-sifat objek transaksi dengan menunda penyerahan objek tersebut (jual beli salam). Para ulama sepakat jual beli ini diperbolehkan.
• Jual beli ma’dum yang wujud objek transaksi ada dan dapat diserahterimakan, seperti jual beli buah yang telah matang. Jual beli seperti ini diperbolehkan.
• Jenis jual beli ma’dum yang ketiga adalah jual beli ma’dum yang tidak pasti dalam penyerahterimaannya dan tidak ada kepercayaan atas kemampuan penjual untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli sehingga dalam kondisi ini pembeli berada dalam ketidakpastian. Jual beli model ini dilarang oleh Allah. Latar belakangnya adalah status objek transaksi tidak jelas, bukan karena status objek barang tidak berada saat transaksi. Diantara jual beli model ini adalah apa yang terkandung dalam hadits Hakim bin Hizam dan Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma. Sesungguhnya seorang penjual apabila menjual barang yang bukan miliknya dan tidak mampu menyerahkannya pada pembeli, maka hal ini persis dengan judi dan untung-untungan, yang pada hakekatnya hanya menjadikan akad jual beli yang dilakukan menjadi sia-sia (Zaadul Ma’aad 4/263).
Beberapa Alasan yang Dikemukakan oleh Pihak yang Menyelisihi
Dari penjelasan yang telah lewat, jelas tidak terdapat khilaf yang berarti menurut para ulama bahwa hukum jual beli bentuk ketiga adalah batil dan haram. Akan tetapi, tatkala bentuk mu’amalah ini telah tersebar luas di saat ini, dan berbagai pihak telah mencoba untuk mengupas permasalahan ini sehingga mengakibatkan perselisihan diantara mereka, antara pihak yang melarang dan membolehkan, (maka kami ketengahkan) beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak yang membolehkan bentuk mu’amalah tersebut.
1. (Mereka beralasan) bahwa janji wajib ditepati, dan akad ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan objek transaksi sehingga akad yang dilakukan bukanlah kamuflase (untuk mendapatkan keuntungan tambahan). Nasabah (melakukan akad ini) guna memanfaatkan objek tersebut bukan demi memperoleh dirham tambahan.
2. Adapun larangan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap seseorang yang menjual barang yang tidak dimilikinya, maka itu khusus terkait dengan jual beli dimana objek transaksi harus diserahkan pada saat transaksi. Jika objek yang dijual ditangguhkan dengan adanya penentuan waktu, maka larangan tersebut tidak berlaku pada kondisi ini. Maka dalam kondisi demikian, yang berlaku adalah hukum jual beli aajal (adanya penangguhan penyerahan objek yang dijual).
3. Larangan terhadap jual beli ma’dum hanyalah berlaku pada objek yang tidak mungkin ada di waktu mendatang. (Pada bentuk mu’amalah yang dipraktekkan saat ini), umumnya objek transaksi dapat dipastikan keberadaannya di waktu mendatang (Al Gharar wa Atsaruhu fil ‘Uqud hal. 357).
4. Selain itu, dalam prakteknya, apabila nasabah terlambat dalam membayar hutangnya, tidak dikenakan tambahan hutang.
5. Sesungguhnya bentuk mu’amalah ini sangat dibutuhkan sehingga hal ini menjadi motif untuk pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana kebutuhan untuk melangsungkan jual beli salam dan akad istishna’. Gharar yang terdapat dalam bentuk mu’amalah tersebut dapat ditoleransi karena adanya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan tersebut merupakan motif untuk melakukan mu’amalah ini dikarenakan luasnya praktek mu’amalah dan adanya kelebihan modal.
Apabila mu’amalah ini tidak diperbolehkan, maka individu muslim akan mengalami kesulitan sehingga tidak mampu memperoleh berbagai kebutuhan yang ia inginkan. Jika mu’amalah ini tidak diperkenankan, maka dirinya akan melakukan hutang yang berbunga, padahal syari’at melarang setiap individu muslim untuk mengerjakan mu’amalah riba tersebut. Maka, mu’amalah ini diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang bersifat urgen sekaligus sebagai upaya untuk melepaskan diri dari kekangan riba yang diharamkan dan demi mengejawantahkan berbagai manfaat bagi kaum muslimin.
Kesimpulan
(Berikut ini adalah) ketentuan pokok yang selayaknya diperhatikan agar jual beli muwa’adah atau murabahah lil amir bisy syira yang dipraktekkan oleh berbagai lembaga keuangan islam sesuai dengan aturan syari’at:
1. Hendaknya praktek yang dilakukan terbebas dari adanya kewajiban untuk menunaikan akad – baik secara tertulis maupun lisan- antara kedua belah pihak[1]sebelum barang dimiliki dan diserahterimakan kepada penjual kedua.
2. Hendaknya kedua belah pihak (nasabah atau lembaga keuangan) terbebas dari kewajiban untuk menanggung kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang. Bahkan pada asalnya, yang menanggung kerusakan barang adalah pihak lembaga keuangan.
3. Akad tidak boleh dilaksanakan melainkan lembaga keuangan telah memiliki barang tersebut dan telah berpindah tangan ke pihak lembaga keuangan. Wallahu a’lam..[2].

Habis….

———————————————————————————————-

[1] Lihat kembali perkataan para ulama yang menyatakan bahwa dalam akad    seperti ini tidak diperbolehkan bagi kedua pihak untuk mengadakan akad lazim pent-.
[2] Segala puji bagi Allah ta’ala, diselesaikan pada tanggal 15 Rajab 1428 H bertepatan tanggal 29 Juli 2007 Diterjemahkan oleh Muhammad Nur Ikhwan Muslim dan dimuraja’ah oleh Ust. Abu Umamah hafizhahullah.

About wahonot

I a salafy man

Posted on Juni 4, 2009, in Fikh, keluarga, Muslimah. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: