Selayang Pandang Hukum Murabahah BMT-Baitul Mal wa Tamwil (Bagian 2)

Oleh : Syaikh Bakr Abu Zaid hafizhahullah

Selayang Pandang Kewajiban Menunaikan Janji

Pada sub bab ini, akan dibahas sejauh mana kewajiban menunaikan janji dapat digunakan sebagai ‘pisau analisis’ untuk membedah permasalahan dan menguak hukum muamalah ini (Murabahah lil amir bisy syira’).

Kaum muslimin sepakat bahwa menunaikan janji adalah suatu tindakan terpuji sedangkan menyelisihi dan tidak menepatinya merupakan tindakan yang tercela. Allah ta’ala telah memuji Nabi Isma’il karena beliau adalah seorang yang jujur dalam menunaikan janji,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِيًّا (٥٤)

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi” (Maryam: 54).

Berdasarkan konsekuensi ayat ini, maka dapat dipahami bahwa menyelisihi janji adalah sesuatu yang tercela. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an, diantaranya adalah firman-Nya, yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan” (Ash Shaaf: 2-3).

Allah ta’ala juga berfirman, yang artinya, “Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta” (At Taubah: 77).

Dalil dari sunnah pun menegaskan hal ini, diantaranya adalah hadits dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

“Tanda kemunafikan itu ada 3, (diantaranya adalah), apabila berjanji menyelisihinya….” (HR. Bukhari nomor 32, 2485, 2544, 5630; Muslim nomor 89, 2555, Ahmad nomor 8331, Al Baihaqi dalam Sunanul Kubra 6/85, 6/288, 10/196).

Penjelasan di atas terkait dengan permasalahan menunaikan janji secara umum. Adapun janji yang terkait dengan finansial, maka para ulama menetapkan adanya khilaf, apakah permasalahan ini dapat diajukan ke pengadilan ataukah tidak, berdasarkan tolok ukur bahwa definisi ‘janji’ yang ditetapkan oleh para ulama adalah sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh Ibnu ‘Arafah Al Maliky rahimahullah ta’ala[1], yaitu yang dimaksud dengan janji adalah pemberitahuan dari seseorang bahwa dia akan melakukan suatu kebaikan di masa mendatang. Inilah yang dinamakan al wa’du bil ma’ruf (janji untuk melakukan suatu kebaikan tanpa ada kompensasi apapun), definisi inilah yang sering diperbincangkan para ulama tatkala membahas hukum menunaikan janji, sebagaimana khilaf para ulama yang dikemukakan oleh Syaikh ‘Ilyas setelah menjelaskan hakikat permasalahannya.

Berdasarkan hal tersebut, anda dapat menjumpai permasalahan ini diperbincangkan (pula) oleh para ahli tafsir, ahli hadits, ahli fiqih dan (tidak hanya itu, bahkan) di dalam kitab-kitab raqaiq[2] dan fadlail a’mal[3] (dibicarakan pula hal tersebut). Al Bukhari menyebutkan beberapa hadits mengenai permasalahan menunaikan janji dalam kitabnya Al Adabul Mufrad dan juga An Nawawi dalam Al Adzkar.

Oleh karena itu, khilaf yang terjadi di antara ulama terkait dengan hukum menunaikan janji, tidaklah tepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam permasalahan al wa’du at tijary (janji finansial berkaitan dengan perniagaan untuk mencari keuntungan-pent) yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan saat ini, yakni mengadakan transaksi tukar menukar barang dengan harga beserta keuntungannya sedangkan kepemilikan barang yang menjadi objek transaksi belum berpindah ke tangan lembaga keuangan.

Permasalahan tersebut lebih tepat jika dimasukkan ke dalam ruang lingkup pembahasan hadits Hakim bin Hizam dan yang semakna dengannya atau pembahasan mengenai jual beli yang dikaitkan dengan suatu sebab (bai’ ul mu’allaq).

Dapat disimpulkan bahwa segala bentuk akad mu’awwadlot, -yaitu bentuk akad mu’amalah yang dilakukan dengan maksud memperoleh manfaat dan keuntungan- terkecualikan dari pembahasan pemenuhan janji yang diperbincangkan para ulama dan khilaf yang timbul di dalamnya, karena segala bentuk permisalan yang dikemukakan oleh para ulama dalam masalah ini terkait dengan janji yang bersifat sosial (memberikan manfaat kepada suatu individu atau masyarakat tanpa adanya kompensasi-pent) bukan janji yang terkait dengan usaha perniagaan (terdapat kesimpulan penting mengenai hal ini dalam kitab Bai’ul Murabahah hal. 32-33).

Berdasarkan hal ini pula, maka akad al ishtisna’, – semisal pesanan seseorang kepada produsen untuk memproduksi suatu barang dengan spesifikasi tertentu-, termasuk akad dan bukan termasuk al wa’du (janji), oleh karenanya akad ini merupakan salah satu akad mu’awadlot yang terbebas dari gharar (Al Gharar hal. 457-458).

Berdasarkan penjelasan yang telah berlalu, para ahli ilmu menyebutkan bentuk ‘terbaru’ dari jual beli ini dalam pembahasan “Berbagai bentuk jual beli al mu’awwadlot yang diharamkan”, mereka telah menyinggungnya dalam pembahasan:

1. Bai’ul ‘inah

2. Permasalahan al hiyal al muharramah (berbagai bentuk rekayasa yang diharamkan)

3. Pembahasan hadits Hakim bin Hizam dan selainnya

4. Permasalahan mengaitkan akad dengan berbagai persyaratan

Oleh karena itu, sebagian besar peneliti kontemporer telah keliru karena mengkategorikan bentuk jual beli ini sebagai bagian dari permasalahan menunaikan janji, apakah wajib dipenuhi atau tidak. Sehingga menggelincirkan mereka yang sedang mempelajari bentuk mu’amalah ini. Sedangkan ulama yang terhindar dari kesalahan ini sepanjang pengetahuan kami adalah,

· Syaikh kami, Al ‘Allamah Abdul ‘Aziz bin Baaz dalam fatwa beliau. Beliau memasukkan masalah ini dalam pembahasan hadits Hakim bin Hizam.

· Murid beliau, Asy Syaikh Al ‘Allamah Muhammad Al Asyqar dalam tulisan beliau Bai’ul Murabahah.

Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah seseorang yang menyelisihi janji harus menunaikannya dan dapat dimejahijaukan jika tidak menunaikannya?

Terdapat 3 pendapat dalam permasalahan ini,

Pendapat pertama, tidak ada keharusan menunaikan janji secara mutlak

Ini merupakan madzhab jumhur diantaranya adalah imam madzhab yang tiga dan salah satu pendapat dari imam Malik, Dawud Adz Dzhahiri dan Ibnu Hazm. Al Muhallib, Ibnu Baththal dan Ibnu Abdil Barr menyatakan adanya ijma akan hal ini, namun hal ini dikritik oleh Al Hafizh Ibnu Hajar karena terdapat ulama yang menyelisihi pendapat ini walau jumlahnya sedikit.

Pendapat kedua, wajib menunaikan janji secara mutlak[4]

Hal ini dikemukakan oleh ‘Umar bin Abdul ‘Aziz, Ibnul Asywa’ Al Hamdani Al Kufi dan Ibnu Syubrumah.

Pendapat ketiga, merinci permasalahan ini

Apabila timbul permasalahan yang besar jika janji tersebut tidak dipenuhi, maka wajib menunaikan janji tersebut. Namun jika tidak, maka tidak wajib. Contohnya adalah seseorang yang berkata kepada koleganya, “menikahlah engkau!”. Namun temannya tersebut menjawab, “Aku tidak memiliki harta yang dapat aku jadikan sebagai mahar”, kemudian orang tersebut berkata kepada koleganya, “Menikahlah, tetapkanlah mahar baginya dan aku yang akan membayar mahar tersebut untukmu!”. Sehingga menikahlah sang kolega berdasarkan janji tersebut. Janji yang diucapkan orang tersebut dapat menjerumuskan koleganya kedalam permasalahan yang besar dan runyam apabila tidak dipenuhi, maka janji yang seperti ini wajib untuk ditunaikan.

Dalil pendapat pertama:

Pendapat ini menyatakan bahwa tidak ada keharusan menunaikan janji bila orang tersebut tidak menepatinya dan orang tersebut tidak dapat dipaksa oleh pengadilan, baik janji tersebut terkait dengan suatu sebab atau tidak. Para ulama yang memegang pendapat ini berdalil dengan ijma’ bahwasanya orang yang diberi janji untuk diberi hutang tidak bisa menuntut terhadap orang yang ingin menghutanginya. Ijma’ dala hal ini dikemukakan oleh Al Muhallab, Ibnu Baththal, Ibnu Abdil Barr.

Al Muhallab mengatakan, “Menunaikan janji adalah perkara yang diperintahkan, namun hanya berupa anjuran menurut kesepakatan para ulama. Hukumnya tidak wajib (ditunaikan) berdasarkan kesepakatan mereka bahwa seseorang yang diberi janji untuk diberi hutang tidak bisa menuntut orang yang ingin menghutangi agar menunaikan janjinya.” (Fathul Baari 5/290).

Ibnu Baththal mengatakan, “Tidak ada satu pun ulama salaf yang meriwayatkan wajibnya menunaikan janji secara mutlak (terkait dengan sebab atau tidak-pent), akan tetapi terdapat sebuah riwayat dari Imam Malik bahwa beliau mewajibkan penunaian janji bila terkait dengan sebab.” (Fathul Baari 5/222).

Al Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah ta’ala mengkritik adanya klaim ijma’ dalam permasalahan tersebut, beliau berkata, “Nukilan akan adanya ijma’ dalam permasalahan tersebut tidak dapat diterima. Realita menunjukkan terdapat khilaf yang masyhur dalam permasalahan tersebut, namun hanya sedikit ulama yang menyelisihi pendapat yang telah lalu (pendapat yang tidak mewajibkan-pent). Ibnu Abdil Barr dan Ibnul ‘Arabi berkata, “Orang termulia yang berpendapat akan keharusan menunaikan janji adalah ‘Umar bin Abdul ‘Aziz” (Fathul Baari 5/290).

Penjelasan terhadap pendapat ini (pendapat pertama pent-) (dari sisi logika) adalah sebagai berikut, bahwasanya hal tersebut termasuk janji yang murni sosial (Adlwa’ul Bayan 4/325), sehingga tidak ada keharusan untuk memenuhinya.’ Selain itu, pendapat ini juga berdalil dengan menyamakan masalah ini dengan masalah hibah. Menurut jumhur, hibah belum terealisasi sebelum terjadi serah terima, hal ini berseberangan dengan pendapat Malikiyah.

Berdasarkan pendapat jumhur, maka pihak pemberi hibah tidak dapat diperkarakan apabila dia menarik hibah yang akan diberikannya sebelum terjadi serah terima. Berdasarkan hal ini, jika hibah itu baru sekedar janji , tentunya hal tersebut lebih utama untuk tidak diperkarakan (Al Mughni 4/594; Al Adzkar hal 270; Bai’ul Murabahah hal. 25 dan 41). Oleh karena itu, Ibnu Qudamah dalam Al Mughni dan An Nawawi dalam Al Adzkar berdalil dengan hal ini untuk menyatakan tidak adanya kewajiban untuk menunaikan janji. An Nawawi berkata dalam Al Adzkar, “Ulama yang berpendapat tidak adanya kewajiban untuk menunaikan janji beralasan bahwa hal itu sejenis dengan hibah. Hibah tidaklah wajib sebelum adanya serah terima menurut pendapat jumhur, sedangkan Malikiyah berpendapat sebaliknya”.

Dalil pendapat kedua:

Wajib ditunaikan. Pendapat ini ditopang oleh nash-nash yang telah lalu dan hadits “janji adalah hutang” yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari Ibnu Mas’ud secara marfu’ dalam Al Awsath, Al Qadha’i, Abu Nu’aim, Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrad, Ad Dailami, Al Kharaithi dalam Makarimul Akhlaq, Abu Dawud dalam Marasil, Ibnu Abid Dunya dalam Ash Shumt dan selain mereka, seluruh riwayat mereka datang dengan lafadz yang berbeda namun semakna dan riwayat-riwayat tersebut tidak lepas dari kelemahan (Kasyful Khifa, Faidlul Qadir, Adwa’ul Bayan, Al Maqashid Al Hasanah karya As Sakhawi dan beliau menyendirikan pembahasan hadits ini dalam buku tersendiri. Dalam Tajul ‘Urus karya Az Zubaidi pada pembahasan Al Wa’du disebutkan bahwa buku tersebut berjudul, Iltimasus Sa’di fil Wafa-i bil Wa’di (Merengkuh Kebahagiaan dengan Menunaikan Janji).

Dalil Pendapat Ketiga:

Pendapat ini menyatakan apabila janji tersebut dapat menimbulkan kerugian atau bahaya jika tidak ditunaikan, maka dapat diajukan ke pengadilan untuk memaksa agar janji tersebut ditunaikan (Fathul Baari 5/222, 290). Hujjah pendapat ini adalah keumuman sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibnu Majah nomor 2331, 2332; Ad Daruquthni nomor 3124, 4595, 4597; Malik nomor 1234; Ahmad nomor 2719, 21714; Al Hakim nomor 2305)

Syaikh kami, Al Amin rahimahullah dalam Adlwaul Bayan setelah memaparkan khilaf dalam permasalahan ini berkata, “Pendapat yang benar menurutku dalam permasalahan ini, wallahu ta’ala a’lam, adalah tidak diperbolehkannya menyelisihi janji, karena hal tersebut merupakan salah satu ciri kemunafikan dan Allah ta’ala juga berfirman,

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (٣)

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan” (Ash Shaaf: 3).

Keumuman ayat ini mencakup perbuatan menyelisihi janji. Namun, apabila seseorang terhalang untuk menunaikan janjinya, maka dia tidak dapat dimejahijaukan dan juga tidak dapat dipaksa untuk menunaikan hal tersebut. Yang patut dilakukan adalah menasehati tanpa memaksanya, karena sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang tersebut tidak dapat dipaksa untuk menunaikan janjinya. Hal ini disebabkan janji yang dimaksudkan adalah semata-mata janji seseorang untuk memberikan suatu kebaikan kepada pihak lain (bukan janji yang terkait dengan perniagaan-pent). Dan hanya Allah-lah yang Mahamengetahui” (Adlwa’ul Bayan 4/2).

Berbagai Makalah dan Tulisan yang Membahas Jual Beli Murabahah lil Amir bisy Syira’

Berikut beberapa tulisan dan makalah yang telah membahas permasalahan ini,

  1. Bai’ul Murabahah kamaa Tajriihi Al Banuk Al Islamiyah, karya Muhammad bin Sulaiman Al Asyqar, terbitan tahun 1404 H oleh Maktabah Al Falah, Kuwait.
  2. Fiqhul Murabahah fit Tathbiqil Iqtishadil Mu’ashir, karya Abdul Hamid bin Mahmud Al Ba’ily. Penerbit Maktabah As Salam Al ‘Alamiyah, Kairo.
  3. Bai’ul Murabahah lil Amir bisy Syira’ kamaa Tajriihil Masharif Al Islamiyah, karya Yusuf Al Qaradlawy. Terbitan Darul Qalam, Kuwait, tahun 1405 H.
  4. Al Murabahah: Ushuluha wa Ahkamuha wa Tathbiquha fil Masharifil Islamiyah, karya Ahmad ‘Ali Abdullah, terbitan Ad Darus Sudaniyah, Khurthum, tahun 1407 H.

5. Kasyful Ghitha’ ‘an Bai’il Murabahah lil Amir bisy Syira’, karya Rafiq Al Mishry.

  1. Al Mausu’ah Al ‘Ilmiyah wal ‘Amaliyah lil Banuk Al Islamiyah. Persatuan Bangsa-bangsa untuk Bank Islami.
  2. Al Murabahah fil Banuk Al Islamiyah wa Munaqasyatu Wadl’iha ‘alaa Dlauil Adillah, karya Badr bin Abdillah Al Muthawwi’, terbitan Mathba’atul Jadzur, Kuwait.
  3. Al Istitsmar Al Arbawi fii Nithaqi ‘Aqdil Murabahah, tulisan Hasan bin Abdillah Al Amiin.
  4. Tathwirul A’malil Mashrafiyyah bimaa Yattafiqusy Syari’atal Islamiyah . Saami Hamud, Al Urdun.

10. Al Wadai’il Mashrafiyah wa Istitsmariha fil Islam halaman 325-330, karya Hasan Abillah Al Amiin.

Berbagai seminar perbankan islam telah diadakan untuk membahas permasalahan ini dan telah mengeluarkan sejumlah fatwa, diantaranya adalah

  1. Al Mu’tamar Ad Daulits Tsani lil Iqtishadil Islamiyah yang diadakan di Islamabad, Pakistan tahun 1983 Masehi.
  2. Mu’tamar Al Mashraf Al Islamy pertama di Dubai tahun 1399 H.
  3. Mu’tamar Al Mashraf Al Islamy kedua di Kuwait tahun 1403 H.
  4. Al Majma’ Al Milki li Buhutsil Hadlaratl Islamiyah di Amman tahun 1407 H.
  5. Fatwa Samahatusy Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baaz, Saudi.
  6. Fatwa Syaikh Badr Al Mutawally Abdil Basith, Kuwait.
Berlanjut insyaAlloh….


[1] Al Hudud karya Ibnu ‘Arafah, lihat Fatawa ‘Ilyas 1/254, Al Adzkar hal. 270; Al Adabul Mufrad ma’a syarhihi; Bai’ul Murabahah karya Al Asyqar.

[2] Kitab yang membicarakan kiat-kiat untuk melembutkan hati.pent-

[3] Kitab yang membicarakan keutamaan-keutamaan berbagai amalan.pent-

[4] Inilah pendapat yang rajih berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang menjelaskan bahwa menyelisihi janji adalah perkara yang dicela syari’at dan merupakan salah satu ciri kemunafikan. Wallahu ta’ala a’lam. Namun, mengenai pelakunya, apakah dapat dimejahijaukan ataukah tidak, maka anda dapat melihat kesimpulan permasalahan tersebut pada penjelasan Syaikh Al Amin Asy Syinqithi rahimahullah.pent-

About wahonot

I a salafy man

Posted on Juni 2, 2009, in Fikh, keluarga, Muslimah. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: